Beranda NEWS Kesbangpol Banten Perkuat Pengawasan Hibah, Pastikan Anggaran Tepat Sasaran dan Akuntabel

Kesbangpol Banten Perkuat Pengawasan Hibah, Pastikan Anggaran Tepat Sasaran dan Akuntabel

SERANG, REDAKSICOM – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Penyaluran Hibah Kesbangpol Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026, Senin (16/11/2026), bertempat di Aula Ruang Rapat Lantai 2 Badan Kesbangpol Provinsi Banten.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten, Novriyadi Purwansyah, S.IP., M.Si. Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai langkah evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program, kegiatan, serta penyaluran hibah guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Dalam sambutannya, Kepala Badan menegaskan bahwa Kesbangpol memiliki peran strategis dalam menjaga kondusivitas wilayah, memperkuat wawasan kebangsaan, serta memelihara keharmonisan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Provinsi Banten.

Rakor menghadirkan dua narasumber, yaitu Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten, Ismail, S.T.T.P., M.Si., serta Auditor Muda Inspektorat Daerah Provinsi Banten, Yusuf Fatahillah, S.Sos., QRMA. Kegiatan ini juga dihadiri unsur mitra kerja, di antaranya perwakilan TNI, Polri, BNN Provinsi Banten, FKUB, FKDM, FKPT, serta jajaran internal Badan Kesbangpol Provinsi Banten.

Dalam pembahasannya, Kepala Badan menekankan pentingnya pengelolaan dana hibah yang berpedoman pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Setiap tahapan, mulai dari pengusulan, verifikasi, penyaluran hingga pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib administrasi, tepat guna, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penerima hibah juga diingatkan agar memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan dengan APBN.

Pada kesempatan tersebut, turut disampaikan sejumlah hal penting terkait penyelesaian administrasi hibah Tahun Anggaran 2026. Pengajuan pembayaran Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) hibah paling lambat tanggal 27 November 2026, sedangkan pengembalian sisa dana hibah beserta bunga bank atau jasa giro ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) paling lambat tanggal 28 Desember 2026. Sementara itu, penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan hibah paling lambat tanggal 10 Januari 2027. Seluruh penerima hibah diminta segera menuntaskan kegiatan, melengkapi bukti administrasi dan keuangan, serta menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan.

Selain mengevaluasi pelaksanaan hibah Tahun Anggaran 2026, rapat juga membahas persiapan dan rencana kerja penyaluran hibah Tahun Anggaran 2027 dengan mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Penekanan diberikan pada pemenuhan persyaratan penerima, rekomendasi instansi pemerintah pusat, pemisahan sumber pendanaan agar tidak terjadi duplikasi dengan APBN, serta kepastian bahwa kegiatan yang diusulkan memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan publik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui rapat koordinasi ini, Badan Kesbangpol Provinsi Banten berharap terbangun sinergi, koordinasi, dan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan seluruh mitra kerja dalam mewujudkan pengelolaan program serta penyaluran hibah yang tertib, tepat peruntukan, dan akuntabel. Dengan demikian, setiap program dan dukungan anggaran yang diberikan dapat memberikan manfaat nyata dalam menjaga kondusivitas wilayah, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta mewujudkan Provinsi Banten yang aman, damai, dan sejahtera. (ADV)

Artikulli paraprakKomunitas Motor KUNTUL NGEBUL Tolak Pemindahan Badak dari Ujung Kulon ke Alas Purwo

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini