SERANG, REDAKSICOM – Wakil Ketua DPRD Banten H. Fahmi Hakim menghadiri Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2025-2045 yang dilaksanakan di Hotel Swissbell Cikande, Selasa (14/11/23).
Dalam pemaparannya H. Fahmi Hakim menyampaikan materi tentang konteks realisasi visi pembangunan Indonesia khususnya di Provinsi Banten.
Ia mengatakan ada empat pilar yang harus direalisasikan oleh Banten, diantaranya pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan.
Penguasaan ilmu pengetahuan di Banten harus terus ditingkatkan, sehingga sumber daya manusia bersaing dengan daerah lain.
Sedangkan, pemerataan pembangunan harus terus menjadi komitmen bersama. “Pembangunan di Banten harus secara lebih merata dan kami di DPRD Provinsi Banten mendukung program pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Selanjutnya Fahmi Hakim juga menyebutkan ada beberapa isu strategis berdasarkan aspirasi masyarakat dari persoalan di Banten yang harus segera diselesaikan guna dapat merealisasikan Visi Banten Emas 2045, karena menurutnya Banten memiliki garis haluan yang jelas dengan adanya 12 juta penduduk yang hidup berdampingan dengan DKI Jakarta maka Banten dapat menjadi gerbang investasi yang baik untuk perkembangan kesejahteraan masyarakat.
“Sesuai dengan aspirasi masyarakat Banten, kami berharap agar menjadi masukan bagi Pemprov Banten dalam menyusun RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 agar menjadikan Banten Emas 2045 yang sejahtera melalui empat pilar utama,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2025 – 2045 di Hotel Swiss Belinn Modern Cikande, dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, Selasa (14/11/2023).
Dalam sambutannya Al Muktabar mengatakan, Forum Konsultasi Publik dilaksanakan untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan untuk memperkaya dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Banten.
“23 tahun Provinsi Banten berdiri, banyak pencapaian yang telah kita raih. Tentu kita tidak boleh berpuas diri atas capaian itu. Masih banyak yang kita ikhtiarkan,” ungkap Al Muktabar.
Al Muktabar menekankan, rencana pembangunan yang disusun harus mampu mengantisipasi perkembangan yang terjadi dari lokal, regional, hingga global. Kecepatan dan ketepatan respon serta antisipasi terhadap situasi yang berkembang.
Dalam pembangunan, lanjutnya, bisa top down dengan mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional. Bisa juga button up dari tingkat Kabupaten/Kota. Keduanya memiliki ruang untuk diaplikasikan.
Al Muktabar mengatakan, Provinsi Banten memiliki sumber daya luar biasa yang relatif lengkap. Wilayah Utara dan Selatan Provinsi memiliki struktur ekonomi dengan basis-basis kemasyarakatan yang berkembang. Wilayah utara yang didukung oleh sektor jasa dan industri melakukan pendekatan melalui kreasi baru yang menghubungkan hulu dan hilir. Sedangkan wilayah selatan didukung wilayah sektor agro hingga industri baru berbasis go green. Tata Ruang menjadi utama untuk tata kelola pembangunan. (ADV)
