SERANG, REDAKSICOM – Keputusan Presiden mencabut sebagian tunjangan DPR dinilai bukan kemenangan rakyat, melainkan drama politik belaka. Kebijakan yang muncul di tengah gelombang protes mahasiswa dan masyarakat ini dianggap hanya plester di atas luka demokrasi yang terus bernanah.
Syifa Fadilah, Kader Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Untirta Serang, menegaskan langkah rollback tunjangan DPR tidak menyelesaikan masalah mendasar.
“Kalau sekadar rollback fasilitas, itu bukan solusi. Yang dibutuhkan adalah reformasi sistemik: transparansi, pengawasan publik, dan keberanian memangkas privilese elit politik,” ujarnya kepada REDAKSICOM, Rabu (3/9/2025).
Syifa juga mengkritik sikap pemerintah yang ambivalen. Di satu sisi mencabut tunjangan DPR, tapi di sisi lain membiarkan aparat represif terhadap rakyat yang turun ke jalan. “Padahal UUD 1945 jelas menjamin hak rakyat untuk menyampaikan pendapat. Ironis, rakyat ditembak gas air mata demi melindungi kursi empuk politisi,” tegasnya.
Menurutnya, rollback tunjangan DPR hanyalah tameng pencitraan pemerintah. “Kalau Presiden serius, jangan setengah hati. Reformasi birokrasi, transparansi anggaran, dan hentikan monopoli kekuasaan. Kalau tidak, ini hanya ilusi demokrasi yang menipu rakyat,” kata Syifa.
Permahi Untirta mendesak agar pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar memainkan drama politik. “Rakyat menunggu bukti nyata, bukan sekadar gula-gula rollback,” pungkas Syifa.
