TANGERANG, REDAKSICOM – Pada APBD Provinsi Banten tahun ini, Pemprov Banten menggulirkan bantuan sosial (bansos) untuk menangani kemiskinan ekstrem. Total anggaran yang digelontorkan Pemprov mencapai puluhan miliar Rupiah.
Pj Sekda Banten Virgojanti mengatakan, alokasi bantuan sosial program penanganan kemiskinan ekstrem yang disalurkan oleh Pemprov Banten melalui Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten untuk tahun 2023 se-Provinsi Banten, yakni Bansos Keluarga sebesar Rp500 ribu untuk 27.500 keluarga penerima manfaat (KPM) atau sejumlah Rp13,75 miliar. Selain itu, ada juga Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) sebesar Rp750.000 untuk 3.600 KPM atau sejumlah Rp2,7 miliar.
Kemudian ada juga Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak dalam/luar Panti sebesar Rp500 ribu untuk 600 penerima atau sejumlah Rp300 juta, Jaminan Sosial Orang Dengan Kedisabilitasan (JSODK) sebesar Rp500 ribu untuk 600 KPM atau sejumlah Rp300 juta, serta Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp2,5 juta untuk 6.200 KPM atau sejumlah Rp15,5 miliar.
Dipaparkan, KPM Bantuan UEP tersebar di enam kabupaten/kota di Banten. Yakni Kabupaten Pandeglang 1.000 KPM, Kabupaten Lebak 825 KPM, Kabupaten Serang 940 KPM, dan Kabupaten Tangerang 920 KPM. Berikutnya, Kota Cilegon 385 KPM, Kota Serang 365 KPM, Kota Tangerang 1.535 KPM, dan Kota Tangerang Selatan 230 KPM.
“Untuk alokasi bansos di Kabupaten Tangerang dari Pemprov Banten, terdiri dari bansos anak sebesar Rp500 ribu kepada 58 anak, bansos lanjut usia sebesar Rp750 ribu kepada 249 orang, bansos bagi disabilitas sebesar Rp500 ribu kepada 65 orang dan bantuan jaminan sosial keluarga dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem sebesar Rp500 ribu kepada 3 ribu orang,” ujar Virgojanti dalam kegiatan penyaluran bantuan sosial program penanganan kemiskinan ekstrem dalam rangka ekspedisi reformasi birokrasi berdampak, pada rangkaian HUT ke-23 Provinsi Banten di Gedung Serba Guna Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Tangerang, Sabtu, 14 Oktober 2023.
Sedangkan untuk bansos yang akan diserahkan hari ini di Kecamatan Tigaraksa antara lain bansos penanganan kemiskinan ekstrem untuk 299 KPM, bansos lanjut usia sebanyak 50 penerima, bansos anak sebanyak 40 penerima, bansos bagi penyandang disabilitas, dan bantuan benih ikan sebanyak 100 penerima.
“Penyaluran bansos keluarga dilakukan dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem prioritas sasaran adalah penerima bantuan Desil 1 sangat miskin dari data P3KE Menko PMK yang terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan validasi,” paparnya.
Selain di Kabupaten Tangerang, bansos penanganan kemiskinan ekstrem itu juga akan disalurkan ke kabupaten/kota lain di Banten. Untuk Kota Tangerang bakal dilaksanakan pada 29 Oktober 2023, Kabupaten Serang 5 November 2023, Kota Cilegon 12 November 2023, dan Kota Tangerang Selatan 19 November 2023. Kemudian, di Kabupaten Pandeglang pada 26 November 2023 dan Kota Serang akan menjadi daerah penutup pada 30 November 2023 mendatang.
Virgojanti berharap, bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Berdasarkan instruksi Pj Gubernur Banten, bansos ini dilakukan Pemprov dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar menyalurkan bansos kepada sejumlah masyarakat di Kabupaten Tangerang. Bantuan tersebut sebagai bentuk pemerintah hadir di masyarakat, serta menjadi tali asih dengan masyarakat.
“Mohon jangan dilihat nilainya bantuan sosial ini, tapi dapat dilihat dari kebersamaan kita. Mudah-mudahan ini menjadi tali asih kita,” ungkapnya.
Ia mengaku, pihaknya akan bahu membahu untuk meringankan beban. “Dan tentunya dengan saling bersama itu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sehingga diharapkan kita mendapatkan kebahagiaan bersama,” tutur Al.
Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga meminta kepada masyarakat yang mendapatkan bansos untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya.
“Dengan ini diharapkan kegiatan ekonomi dapat berjalan, dan bila berkenan bantuan itu agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dengan kebutuhan yang penting,” ujarnya.
Dikatakan, dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, Pemprov Banten saat ini sedang melakukan ekspedisi reformasi birokrasi berdampak dalam mengupayakan penurunan angka kemiskinan dan stunting serta pengendalian inflasi dan menjaga iklim investasi.
“Segala upaya kita lakukan dengan kebersamaan, sehingga kita terus mengisi pembangunan di Provinsi Banten,” ujar Al Muktabar.
Di tempat yang sama, Asan (67 tahun) masyarakat Kecamatan Tigaraksa merasa senang atas diberikan bantuan oleh Pemprov Banten. (ADV)
“Senang sudah dibantu sama Pak Gubernur, bantuannya nanti mau dipakai buat kebutuhan, kaya bayar listrik sama belanja yang lain sama kebutuhan anak-anak,” ujarnya.
