SERANG, REDAKSICOM – Kesenjangan kesejahteraan antara guru honorer dan anggota DPR RI kembali menjadi sorotan publik. Di saat ribuan guru honorer di Banten hanya menerima honor Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan, wakil rakyat di Senayan justru menikmati tunjangan fantastis dengan total pendapatan lebih dari Rp100 juta setiap bulannya.
Ironinya, tunjangan perumahan anggota DPR saja dalam lima tahun mencapai Rp1,74 triliun. Jumlah tersebut, jika dialokasikan untuk pendidikan, dapat menggaji lebih dari 3.600 guru dengan Rp4 juta per bulan selama setahun.
“Ketika guru honorer di pelosok Banten harus mengandalkan Tuhan yang Maha Kaya untuk bertahan hidup, sementara wakil rakyat hidup nyaman dengan tunjangan besar, ini jelas ironi dan mencederai rasa keadilan. Pendidikan seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan beban anggaran,” ujar Gledi Widia Enjelika Simarmata, Anggota Biro Penelitian, Pendidikan, dan Penyuluhan Hukum (P3H) Permahi Untirta, dalam keterangannya. Senin (1/9/2025).
Menurut Gledi, guru adalah fondasi bangsa yang membentuk generasi masa depan, termasuk di Banten yang masih menghadapi ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pelosok. Namun, kebijakan negara justru kerap menempatkan guru honorer pada posisi paling lemah dalam struktur anggaran.
“Guru bukan hanya pekerja, tetapi pilar bangsa. Jika pemerintah terus abai, maka ketimpangan ini akan melahirkan krisis sosial jangka panjang,” tegasnya.
Seperti diketahui, jumlah guru honorer di Banten masih cukup banyak, terutama di daerah kabupaten/kota dengan keterbatasan fasilitas sekolah. Dengan honor yang minim, mereka kerap harus mencari pekerjaan tambahan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.(Red)
