Beranda PEMERINTAH Komisi I DPRD Cilegon Minta BPBD dan Satpol PP Perkuat Koordinasi dan...

Komisi I DPRD Cilegon Minta BPBD dan Satpol PP Perkuat Koordinasi dan Pelayanan Publik

CILEGON, REDAKSICOM – Komisi I DPRD Kota Cilegon menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Rapat tersebut bertujuan untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program kerja, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, serta penguatan koordinasi antar instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

‎Dalam rapat tersebut, Komisi I meminta BPBD memaparkan perkembangan program mitigasi dan penanganan bencana, termasuk kesiapan personel, peralatan, serta langkah antisipasi menghadapi potensi bencana di wilayah, Rabu (14/7/2026).

‎Sementara itu, perwakilan Satpol PP menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah, pengawasan ketertiban umum, serta upaya meningkatkan sinergi dengan perangkat daerah lainnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

‎Hari ini kami melaksanakan Rapat Dengar Pendapat bersama BPBD dan Satpol PP sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, kami ingin memastikan seluruh program kerja berjalan sesuai perencanaan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik, penanggulangan bencana, dan penegakan peraturan daerah,” ujar Ahmad Hafid, S.M. Ketua Komisi 1 DPRD Cilegon

‎”Dari hasil pembahasan, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, baik terkait kesiapan personel, sarana dan prasarana, maupun koordinasi antar instansi, Komisi I berharap hasil Rapat Dengar Pendapat ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus rekomendasi bagi BPBD dan Satpol PP untuk meningkatkan kinerja, memperkuat kesiapsiagaan, serta memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional kepada masyarakat,” ungkapnya.

‎Ahmad Hafid, S.M. juga menegaskan, oleh karena itu, kami mendorong agar rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat ini dapat segera ditindaklanjuti demi meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, Komisi I akan terus melakukan monitoring dan evaluasi agar setiap perangkat daerah dapat menjalankan tugasnya secara optimal, transparan, dan akuntabel,” tutupnya. (ADV)

Artikulli paraprakDPRD Cilegon Gelar Pisah Sambut Sekwan, TB Heri Diapresiasi, Agus Zulkarnain Emban Amanah Baru
Artikulli tjetërKemendagri Tunjuk Bank Banten sebagai BPD Percontohan Implementasi Transaksi Elektronifikasi Dalam Peningkatan PAD 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini