CILEGON, REDAKSI — Di tengah keterbatasan fasilitas sanitasi yang masih dirasakan masyarakat, jajaran TNI dari Kodim 0623/Cilegon justru turun langsung membangun fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) di Link Tembulun, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Rabu (29/4/2026).
Pembangunan ini menjadi ironi tersendiri. Di satu sisi, Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri dengan geliat ekonomi tinggi. Namun di sisi lain, masih ditemukan wilayah permukiman warga yang belum memiliki fasilitas sanitasi dasar yang memadai.
Kegiatan pembangunan MCK tersebut dilakukan secara gotong royong antara personel TNI dan masyarakat setempat. Danramil Pulomerak, Mayor Inf. Mujayin, menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan teritorial sekaligus bentuk kepedulian terhadap kesehatan lingkungan warga.
“Pembangunan MCK ini kami lakukan bersama masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas sanitasi dan pola hidup bersih dan sehat,” ujarnya.
Namun di balik aksi sosial tersebut, muncul pertanyaan besar terkait peran Pemerintah Kota Cilegon dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya sektor sanitasi lingkungan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, warga Link Tembulun sebelumnya mengalami keterbatasan akses fasilitas MCK yang layak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko kesehatan, mulai dari penyakit berbasis lingkungan hingga menurunnya kualitas hidup masyarakat.
Fakta bahwa pembangunan fasilitas dasar justru diinisiasi oleh TNI memperkuat dugaan lemahnya intervensi pemerintah daerah dalam sektor sanitasi permukiman.
“Dengan adanya MCK ini tentu sangat membantu. Sebelumnya fasilitas sanitasi di sini memang masih terbatas,” ujar Muhit, salah satu warga setempat.
Mayor Mujayin berharap fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat dan menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesadaran hidup bersih.
“Kami berharap ini bisa memberikan manfaat langsung bagi warga, khususnya dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan,” tegasnya.
Meski demikian, pembangunan MCK oleh TNI ini sekaligus menjadi catatan kritis bagi Pemkot Cilegon. Program sanitasi yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, terutama melalui dinas terkait, dinilai belum menjangkau seluruh wilayah secara merata.
Dalam perspektif pembangunan kota, akses terhadap sanitasi layak merupakan indikator dasar kesejahteraan masyarakat. Ketika masih ada wilayah yang bergantung pada intervensi pihak lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka patut dipertanyakan efektivitas perencanaan dan alokasi anggaran pemerintah daerah.
Jika tidak segera dilakukan evaluasi menyeluruh, kondisi ini berpotensi memperlebar ketimpangan antara citra kota industri dengan realitas kehidupan masyarakat di tingkat bawah.(Chairul)
