CILEGON, REDAKSI – Upaya pembukaan lahan tidur di Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon oleh TNI Kodim 0623/Cilegon dalam program TMMD ke-128, Selasa (28/4/2026), menjadi sorotan. Di tengah dorongan ketahanan pangan nasional, langkah konkret justru terlihat dari TNI, sementara peran pemerintah daerah dinilai belum maksimal.
Lahan yang sebelumnya terbengkalai dan dipenuhi semak belukar kini mulai dibersihkan melalui kerja bakti antara personel TNI dan masyarakat. Aktivitas ini membuka peluang baru bagi warga untuk mengelola lahan menjadi area pertanian produktif.
Rencananya, lahan tersebut akan ditanami jagung sebagai komoditas unggulan. Namun di balik rencana tersebut, muncul pertanyaan publik terkait keberlanjutan program, mulai dari ketersediaan irigasi, pupuk, hingga jaminan distribusi hasil panen.
Ahmad Topik salah satu warga mengaku selama ini lahan tersebut tidak tersentuh program pemerintah. Minimnya pendampingan, akses permodalan, hingga tidak adanya program pertanian yang berkelanjutan membuat lahan dibiarkan tidak produktif.
“Selama ini tidak ada yang menggerakkan. Baru sekarang ada TNI yang turun langsung, jadi kami ikut semangat,” ujar salah satu warga di lokasi,” ungkapnya.
Berbeda dengan kondisi tersebut, TNI melalui Kodim 0623/Cilegon justru hadir dengan pendekatan langsung ke masyarakat. Selain membuka lahan, TNI juga memberikan pendampingan teknis mulai dari pengolahan tanah hingga proses penanaman.
Danramil 2301/Cilegon, Mayor Inf. Usman, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar program seremonial, melainkan langkah nyata untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat lokal.
“Kami ingin lahan ini benar-benar produktif dan bisa dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang,” ujarnya.
Namun, hingga saat ini belum terlihat adanya keterlibatan aktif dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk dukungan anggaran, penyediaan sarana pertanian, maupun perencanaan jangka panjang.
Pengamat menilai, jika program ketahanan pangan hanya bergantung pada inisiatif TNI tanpa sinergi dengan pemerintah daerah, maka potensi keberhasilan jangka panjang akan terhambat.
Kondisi ini sekaligus menjadi cerminan bahwa program ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan kebijakan di atas kertas. Dibutuhkan kehadiran nyata di lapangan, seperti yang dilakukan TNI, serta komitmen serius dari pemerintah untuk memastikan keberlanjutan program.
Dengan dimulainya pembukaan lahan ini, masyarakat berharap tidak hanya menjadi kegiatan sesaat, tetapi juga diikuti dukungan nyata dari pemerintah agar hasilnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.(Chaerul)
